Pontianak Saat ini pemerintah masih terus berjuang menanggulangi bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Biaya penanganan bencana yang kerap terjadi setiap tahun ini mencapai miliaran rupiah. Negara dipastikan selalu merugi.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalbar Lumano mengungkapkan, secara umum biaya penanggulangan karhutla dikucurkan oleh pemerintah pusat lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Untuk di Kalbar, saat ini BNPB telah menurunkan sembilan unit helikopter. Empat unit ditempatkan di Kabupaten Ketapang, yakni dua helikopter untuk operasi water bombing dan dua untuk patroli. Sementara lima lainnya ditempatkan di Lanud Supadio, Kubu Raya. Dari lima itu, empat unit untuk operasi water bombing dan satu untuk patroli.
Mengenai biaya operasional helikopter, ia mengaku tidak tahu pasti. Semua kontrak dan pendanaannya diatur langsung oleh BNPB. Sementara Satgas Karhutla di Kalbar hanya bertugas menentukan titik-titik operasi lewat briefing harian. Namun, untuk sewa helikopter biayanya kemungkinan mencapai ratusan juta per jam.
Sementara untuk satgas gabungan berjumlah 1.500 personel yang diturunkan ke rumah-rumah penduduk juga dibiayai oleh BNPB. Dana operasional per harinya sebesar Rp145 ribu per orang. Terbagi dari uang lelah Rp100 ribu dan uang makan Rp45 ribu. Dengan jumlah tersebut, artinya per hari butuh biaya sekitar Rp217.500.000 untuk semua personel satgas gabungan.
Jika dihitung, untuk biaya per bulannya tinggal dikalikan 30 hari, yakni sekitar Rp6,5 miliar. Sementara satgas gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD serta masyarakat ini terhitung sudah mulai bekerja sejak 25 Juli 2019 sampai hari ini. “Belum tahu sampai kapan (selesai), mungkin September akhir atau awal Oktober,” kata Lumano.
Untuk kegiatan satgas gabungan dijelaskan dia, pada intinya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dan pihak terkait. Tujuannya agar tidak ada lagi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Namun, melihat kondisi saat ini dimana sudah banyak lahan yang terbakar, otomatis mereka juga ikut dalam proses pemadaman. “Jadi anggaran penanganan ini dari pusat semua,” ujarnya.
Sementara dana dari BPBD Kalbar sendiri, ia mengatakan juga ada yang dialokasikan untuk penanganan karhutla. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar, per tahun maksimal sekitar Rp400 jutaan. “Paling yang betul-betul untuk kegiatan (dana dari BPBD) sekitar Rp300 juta sampai Rp400 jutaan,” ungkapnya.
Dana itu sudah mulai digunakan hampir dua bulan berjalan selama penanggulangan karhutla di Kalbar. Terutama untuk kegiatan-kegiatan pemadaman api di lapangan. Sampai saat ini anggaran yang ada menurutnya masih cukup. “Dengan kondisi sampai saat ini masih cukup, kalau misalnya sudah tanggap darurat kan ada dana tidak terduga yang tersedia di kas Pemprov, itu bisa digunakan,” ucapnya.
Sementara kondisi bencana asap akibat karhutla di Kalbar, sampai saat ini belum masuk pada status tanggap darurat. Untuk skop provinsi Lumano menjelaskan, baru bisa dikatakan tanggap darurat ketika minimal ada dua kabupaten/kota yang juga dinyatakan tanggap darurat.
Kemudian juga harus ada pernyataan dari pihak terkait bahwa kualitas udara sudah masuk pada kondisi sangat-sangat berbahaya. “Kalau kita (Kalbar) ini kan masih fleksibel, turun naik (kondisi udara),” jelasnya.
Sejauh ini, untuk penanganan karhutla yang sudah dilakukan antara lain oleh satgas udara lewat helikopter water bombing dan satgas darat yang langsung memadamkan api di lokasi. Sementara untuk hujan buatan baru akan dimulai.
Pesawat Casa yang bakal beroperasi melakukan penyemaian garam di langit Kalbar baru sampai ke Pontianak pada Selasa (17/9) kemarin. “Datang dari Malang (pesawat Casa). Itu dari BNPB bekerja sama dengan TNI AU,” ujarnya.
Lumano menilai pemadaman kebakaran di lahan gambut memang akan lebih efektif dengan hujan alam. Upaya pemadaman langsung juga dinilai lebih efektif ketimbang water bombing. Namun untuk pemadaman langsung, biasanya terkendala akses dan ketersediaan air. Maka dari itu, water bombing tetap jadi pilihan untuk pemadaman di lokasi-lokasi yang sulit terjangkau satgas darat. “Tapi belum ketemu solusi lain kita kan selain water bombing,” pungkasnya.
Terpisah, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menilai, dari bencana karhutla kemungkinan negara lebih banyak menghabiskan anggaran untuk pemadaman api dibanding kontribusi yang diterima dari pemberian izin konsesi. Sebab, orang nomor satu di Kalbar itu memastikan, penyumbang asap terbesar akibat karhutla adalah lahan konsesi korporasi.
“Hanya kita (Indonesia) ini kan (dari investasi perkebunan dan kehutanan) bicara tentang tenaga kerja dan ekspor saja. Itu saja masalahnya, tapi duit yang dikeluarkan lebih besar dari yang diperoleh. Sebenarnya dari sisi dagang, tekor kita. Belum lagi image negara di dunia,” ungkapnya kepada awak media,” Selasa (17/9).
Untuk itu, menurutnya penanganan kebakaran lahan gambut harus lebih spesifik. Semua pihak harus terkoordinasi dengan baik dan paham dengan masalah yang ada di lahan gambut. Pihak yang bersalah dikatakan dia adalah yang memberikan izin tidak selektif dan tidak berani menindak ketika perusahaan melakukan pelanggaran-pelanggaran.
“Bupati harusnya berani dan KLHK harus berani cabutnya, kan bupati yang beri izin mengusulkan ke pusat, mengapa gubernur tidak ada tahu,” katanya. Maka dari itu, ia menilai perlu kerja sama seluruh komponen, baik yang ada di pusat maupun daerah dalam hal menyikapi karhutla. Semua harus ditangani secara komprehensif. Tidak bisa dilakukan secara parsial. Jika terus begitu, sampai kapan pun masalah ini tidak akan selesai.
Gubernur, kata dia, tidak memiliki kewenangan memberikan izin penggunaan lahan. Semua oleh bupati dan persetujuan KLHK. Kondisi yang terjadi sekarang, pemberian izin tidak disertai dengan pertimbangan dampak yang dapat ditimbulkan.
Midji menyarankan pemerintah bergerak dari hasil audit BPK tentang perkebunan, kehutanan dan tambang yang sudah ada. Hasil audit dari BPK soal tata kelola lahan konsesi perusahaan itu dapat ditindaklanjuti demi menyelesaikan masalah izin yang sudah dikeluarkan. “Atau bupati yang mengusulkan pencabutan,” ucapnya.
Kondisi saat ini, jika lahan gambut sudah terbakar maka akan sulit dipadamkan. Butuh air dengan jumlah besar yang hanya bisa didapat dari hujan. Itu karena kedalaman gambut di Kalbar cukup tinggi. “BRG (Badan Restorasi Gambut), BNPB dan KLHK harus duduk satu meja menyelesaikan masalah ini. Tidak bisa ketika sudah ditegur presiden baru kalang kabut dan tidak paham apa yang harus dibuat,” ujarnya.
Ia sendiri mengaku sudah maksimal menjalankan apa yang menjadi kewenangan gubernur. Dengan Pergub tersebut, banyak perusahaan yang diperingatkan. Dari yang awalnya 103 perusahaan, saat ini bertambah 30 perusahaan menjadi 133. Pemprov kemudian meminta KLHK menyegel dan sudah disegel sekitar 40-an perusahaan. Lalu dari jumlah itu, ada 17 yang sudah diberi sanksi administrasi sesuai Pergub.
Jika hukum ditegakkan, Midji yakin perusahaan tidak akan berani melakukan pembakaran lagi. “Saya tidak ada kepentingan. Sawit pun APBD tidak ada terima apa-apa. Bahkan rusak jalan kita,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta dilakukan evaluasi terhadap izin Hutan Tanaman Industri (HTI). Lahan HTI yang tidak ditanami seharusnya dicabut izinnya. Soalnya ada indikasi ketika mendapat konsesi, tutupan hutan kayu yang ada justru ditebang tetapi tidak ditanami kembali. “Evaluasi yang beri izin. Itu kan akhirnya lahan gambut terbuka dan mudah terbakar,” ucapnya.
HTI menjadi salah satu penyebab banyaknya lahan gambut yang terbakar. Untuk konsesi HTI yang sudah dikeluarkan, ia mengaku tidak tahu total luasnya. Namun secara angka, se-Kalbar jumlah izinnya diperkirakan sudah ratusan yang dikeluarkan.
Masalah asap akibat karhutla harus dibenahi dari hulu. Ia berharap bisa dimulai dari pemberian izin konsesi lahan perkebunan, kehutanan atau HTI termasuk tambang. “Berapa banyak lahan yang sudah ditanami? Untuk yang tidak ditanami maka izinnya bisa dicabut,” tandasnya.
Midji menegaskan tidak boleh lagi ada perusahaan yang memperjualbelikan lahan atau mengalihkan hak konsesi ke perusahaan lain. Menurutnya, jual beli lahan konsesi nilainya bisa mencapai puluhan sampai ratusan miliar.
“Yang ditanami yang mana, kami tak tahu. Kemungkinan hanya diambil kayu tutupannya, tidak bayar dan dijual. Setelah kayu habis, ditinggal dan menunggu ada yang mau beli lahannya lalu dijual lagi. Cabut saja (izinnya), satu-satunya sanksi cabut maka berhenti itu asap tahun depan,” tutupnya. (bar)
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalbar Lumano mengungkapkan, secara umum biaya penanggulangan karhutla dikucurkan oleh pemerintah pusat lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Untuk di Kalbar, saat ini BNPB telah menurunkan sembilan unit helikopter. Empat unit ditempatkan di Kabupaten Ketapang, yakni dua helikopter untuk operasi water bombing dan dua untuk patroli. Sementara lima lainnya ditempatkan di Lanud Supadio, Kubu Raya. Dari lima itu, empat unit untuk operasi water bombing dan satu untuk patroli.
Mengenai biaya operasional helikopter, ia mengaku tidak tahu pasti. Semua kontrak dan pendanaannya diatur langsung oleh BNPB. Sementara Satgas Karhutla di Kalbar hanya bertugas menentukan titik-titik operasi lewat briefing harian. Namun, untuk sewa helikopter biayanya kemungkinan mencapai ratusan juta per jam.
 |
| KABUT ASAP : Sejauh mata memandang adalah kabut asap yang semakin tebal di pagi hari karena dampak pembakaran hutan dan lahan. Foto diambil di kawasan Kubu Raya Rabu (19/9) Foto Asep Haryono |
Sementara untuk satgas gabungan berjumlah 1.500 personel yang diturunkan ke rumah-rumah penduduk juga dibiayai oleh BNPB. Dana operasional per harinya sebesar Rp145 ribu per orang. Terbagi dari uang lelah Rp100 ribu dan uang makan Rp45 ribu. Dengan jumlah tersebut, artinya per hari butuh biaya sekitar Rp217.500.000 untuk semua personel satgas gabungan.
Jika dihitung, untuk biaya per bulannya tinggal dikalikan 30 hari, yakni sekitar Rp6,5 miliar. Sementara satgas gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD serta masyarakat ini terhitung sudah mulai bekerja sejak 25 Juli 2019 sampai hari ini. “Belum tahu sampai kapan (selesai), mungkin September akhir atau awal Oktober,” kata Lumano.
Untuk kegiatan satgas gabungan dijelaskan dia, pada intinya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dan pihak terkait. Tujuannya agar tidak ada lagi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Namun, melihat kondisi saat ini dimana sudah banyak lahan yang terbakar, otomatis mereka juga ikut dalam proses pemadaman. “Jadi anggaran penanganan ini dari pusat semua,” ujarnya.
Sementara dana dari BPBD Kalbar sendiri, ia mengatakan juga ada yang dialokasikan untuk penanganan karhutla. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar, per tahun maksimal sekitar Rp400 jutaan. “Paling yang betul-betul untuk kegiatan (dana dari BPBD) sekitar Rp300 juta sampai Rp400 jutaan,” ungkapnya.
Dana itu sudah mulai digunakan hampir dua bulan berjalan selama penanggulangan karhutla di Kalbar. Terutama untuk kegiatan-kegiatan pemadaman api di lapangan. Sampai saat ini anggaran yang ada menurutnya masih cukup. “Dengan kondisi sampai saat ini masih cukup, kalau misalnya sudah tanggap darurat kan ada dana tidak terduga yang tersedia di kas Pemprov, itu bisa digunakan,” ucapnya.
Sementara kondisi bencana asap akibat karhutla di Kalbar, sampai saat ini belum masuk pada status tanggap darurat. Untuk skop provinsi Lumano menjelaskan, baru bisa dikatakan tanggap darurat ketika minimal ada dua kabupaten/kota yang juga dinyatakan tanggap darurat.
Kemudian juga harus ada pernyataan dari pihak terkait bahwa kualitas udara sudah masuk pada kondisi sangat-sangat berbahaya. “Kalau kita (Kalbar) ini kan masih fleksibel, turun naik (kondisi udara),” jelasnya.
Sejauh ini, untuk penanganan karhutla yang sudah dilakukan antara lain oleh satgas udara lewat helikopter water bombing dan satgas darat yang langsung memadamkan api di lokasi. Sementara untuk hujan buatan baru akan dimulai.
Pesawat Casa yang bakal beroperasi melakukan penyemaian garam di langit Kalbar baru sampai ke Pontianak pada Selasa (17/9) kemarin. “Datang dari Malang (pesawat Casa). Itu dari BNPB bekerja sama dengan TNI AU,” ujarnya.
Lumano menilai pemadaman kebakaran di lahan gambut memang akan lebih efektif dengan hujan alam. Upaya pemadaman langsung juga dinilai lebih efektif ketimbang water bombing. Namun untuk pemadaman langsung, biasanya terkendala akses dan ketersediaan air. Maka dari itu, water bombing tetap jadi pilihan untuk pemadaman di lokasi-lokasi yang sulit terjangkau satgas darat. “Tapi belum ketemu solusi lain kita kan selain water bombing,” pungkasnya.
Terpisah, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menilai, dari bencana karhutla kemungkinan negara lebih banyak menghabiskan anggaran untuk pemadaman api dibanding kontribusi yang diterima dari pemberian izin konsesi. Sebab, orang nomor satu di Kalbar itu memastikan, penyumbang asap terbesar akibat karhutla adalah lahan konsesi korporasi.
“Hanya kita (Indonesia) ini kan (dari investasi perkebunan dan kehutanan) bicara tentang tenaga kerja dan ekspor saja. Itu saja masalahnya, tapi duit yang dikeluarkan lebih besar dari yang diperoleh. Sebenarnya dari sisi dagang, tekor kita. Belum lagi image negara di dunia,” ungkapnya kepada awak media,” Selasa (17/9).
Untuk itu, menurutnya penanganan kebakaran lahan gambut harus lebih spesifik. Semua pihak harus terkoordinasi dengan baik dan paham dengan masalah yang ada di lahan gambut. Pihak yang bersalah dikatakan dia adalah yang memberikan izin tidak selektif dan tidak berani menindak ketika perusahaan melakukan pelanggaran-pelanggaran.
“Bupati harusnya berani dan KLHK harus berani cabutnya, kan bupati yang beri izin mengusulkan ke pusat, mengapa gubernur tidak ada tahu,” katanya. Maka dari itu, ia menilai perlu kerja sama seluruh komponen, baik yang ada di pusat maupun daerah dalam hal menyikapi karhutla. Semua harus ditangani secara komprehensif. Tidak bisa dilakukan secara parsial. Jika terus begitu, sampai kapan pun masalah ini tidak akan selesai.
Gubernur, kata dia, tidak memiliki kewenangan memberikan izin penggunaan lahan. Semua oleh bupati dan persetujuan KLHK. Kondisi yang terjadi sekarang, pemberian izin tidak disertai dengan pertimbangan dampak yang dapat ditimbulkan.
Midji menyarankan pemerintah bergerak dari hasil audit BPK tentang perkebunan, kehutanan dan tambang yang sudah ada. Hasil audit dari BPK soal tata kelola lahan konsesi perusahaan itu dapat ditindaklanjuti demi menyelesaikan masalah izin yang sudah dikeluarkan. “Atau bupati yang mengusulkan pencabutan,” ucapnya.
Kondisi saat ini, jika lahan gambut sudah terbakar maka akan sulit dipadamkan. Butuh air dengan jumlah besar yang hanya bisa didapat dari hujan. Itu karena kedalaman gambut di Kalbar cukup tinggi. “BRG (Badan Restorasi Gambut), BNPB dan KLHK harus duduk satu meja menyelesaikan masalah ini. Tidak bisa ketika sudah ditegur presiden baru kalang kabut dan tidak paham apa yang harus dibuat,” ujarnya.
Ia sendiri mengaku sudah maksimal menjalankan apa yang menjadi kewenangan gubernur. Dengan Pergub tersebut, banyak perusahaan yang diperingatkan. Dari yang awalnya 103 perusahaan, saat ini bertambah 30 perusahaan menjadi 133. Pemprov kemudian meminta KLHK menyegel dan sudah disegel sekitar 40-an perusahaan. Lalu dari jumlah itu, ada 17 yang sudah diberi sanksi administrasi sesuai Pergub.
Jika hukum ditegakkan, Midji yakin perusahaan tidak akan berani melakukan pembakaran lagi. “Saya tidak ada kepentingan. Sawit pun APBD tidak ada terima apa-apa. Bahkan rusak jalan kita,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta dilakukan evaluasi terhadap izin Hutan Tanaman Industri (HTI). Lahan HTI yang tidak ditanami seharusnya dicabut izinnya. Soalnya ada indikasi ketika mendapat konsesi, tutupan hutan kayu yang ada justru ditebang tetapi tidak ditanami kembali. “Evaluasi yang beri izin. Itu kan akhirnya lahan gambut terbuka dan mudah terbakar,” ucapnya.
HTI menjadi salah satu penyebab banyaknya lahan gambut yang terbakar. Untuk konsesi HTI yang sudah dikeluarkan, ia mengaku tidak tahu total luasnya. Namun secara angka, se-Kalbar jumlah izinnya diperkirakan sudah ratusan yang dikeluarkan.
Masalah asap akibat karhutla harus dibenahi dari hulu. Ia berharap bisa dimulai dari pemberian izin konsesi lahan perkebunan, kehutanan atau HTI termasuk tambang. “Berapa banyak lahan yang sudah ditanami? Untuk yang tidak ditanami maka izinnya bisa dicabut,” tandasnya.
Midji menegaskan tidak boleh lagi ada perusahaan yang memperjualbelikan lahan atau mengalihkan hak konsesi ke perusahaan lain. Menurutnya, jual beli lahan konsesi nilainya bisa mencapai puluhan sampai ratusan miliar.
“Yang ditanami yang mana, kami tak tahu. Kemungkinan hanya diambil kayu tutupannya, tidak bayar dan dijual. Setelah kayu habis, ditinggal dan menunggu ada yang mau beli lahannya lalu dijual lagi. Cabut saja (izinnya), satu-satunya sanksi cabut maka berhenti itu asap tahun depan,” tutupnya. (bar)
Karhutla Bikin Negara Tekor
Penulis
Wartawan Pontianak Post
Artikel ini sudah terbit di website aslinya yang beralamat di
https://pontianakpost.co.id/karhutla-bikin-negara-tekor/
No comments:
Thank you for your visit.. Be sure to express your opinion. Your comment is very important to me :)