*Dari
Konferensi Islam dan Peradaban 1435 H Hizbut Tahrir Indonesia di Pontianak
Sistim ekonomi liberal yang erat kaitannya pada sistim ekonomi kapitalis selalu menjadi kendala bagi keberhasilan peneggakkan sistim pemerintahan berdasar Khilafah di Indonesia. Hal ini yang dicoba untunk disampaikan saat dalam Konferensi Islam dan Peradaban 1435 Hijriah yang diselengggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalimantan Barat di Aula Asrama Haji (29/5).
Laporan Asep Haryono. Pontianak
Konsep yang diusung memang berbeda disetiap kali gelaran HTI ini diselenggarakan dan untuk kali ini Hzbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalimantan Barat mengambl tema Indonesia Milik Allah dan sudah saatny Khilafah menggantikan Demokirasi dan Sistem ekonomi liberal” kata Ketua Pantia Konferensi HTI, Wandra Irvandi. Wawan juga menegaskan bahwa para peserta yang hadir nantinya diharapkan akan mampu menjadi agen perubahan baik bagi dirinya sendiri serta bangkit bersama untuk menegakkan Khilafah di lingkungannya masing masing.
“Ada banyak kerusakan yang ditimbulkan Demokrasi bagi bangsa Indonesia ini, yang salah satunya adalah mahalnya biasa sebuah Demokrasi sehingga menyuburkan praktek Korupsi berjamaah di hamper terjadi di setiap sendi kehidupan di Indonesia” katanya. Salah seorang peserta konferensi ini. Dani, Mahasiswa Politeknik Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak mengaku baru pertama kali mendengar adanya konferensi ini dari selebaran yang ditempel di kantin kampusnya. Dani pun mengajak dua orang temannya lagi untuk datang. “Kebetulan hari Libur jadi saya ajak kedua teman saya yang sama sama satu kampus untuk hadir di acara ini bang” katanya
“Waktu itu saya baca dari selebaran yang nempel di kantin kampus kemarin, dan setelah saya baca ternyata temanya menarik Indonesia Milik Allah jadi sekalian lah saya mampir hadir di acara ini sekalian untuk mengisi waktu liburan nih” katanya Muhammad Kurniawan dari DPD HTI Kalimantan Barat menyebutkan bahwa sejak jaman kemerdekaan hingga saat sekarang ini Negara Indonesia dirasakan belum mandiri hamper disegala bidang. “Hal dikarenakan sistim ekonomi tersebut yang dirasakan terus semakin menguat ditambah lagi dengan adanya persekongkolan antara pengusaha dengan penguasa”
Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesi, Yahya Abdurrahman ketika ditemui setelah acara berakhir mengatakan bahwa dalam beberapa decade terakhir ini konsep Demokrasi yang menerapkan sistim ekonomi liberal terbukti kurang dapat mensejahteraankan umat di Indonesia. “Mulai dari penerapan sistim Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila yang kemudian banyak melahirkan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga yang terakhir adalah Reformasi malah melahirkan sistim demokrasi dengan sistim ekonomi Liberal” kata Yahya Abdurrahman.
Salah satu contoh yang real adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari produk yang beredar yang harus dibayar oleh Rakyat Indonesia. “Jadi rakyat diposisikan sebagai konsumen dari produk yang dihasilkan oleh Sistim Ekonomi liberal ini begitupula dengan penerapan Pajak pajak yang menyengsarakan rakyat lainnya”. Acara Konferensi Islam dan Peradaban 1435 Hijriah ini juga disertai dengan pemutaran video documenter. (Asep Haryono)
Sistim ekonomi liberal yang erat kaitannya pada sistim ekonomi kapitalis selalu menjadi kendala bagi keberhasilan peneggakkan sistim pemerintahan berdasar Khilafah di Indonesia. Hal ini yang dicoba untunk disampaikan saat dalam Konferensi Islam dan Peradaban 1435 Hijriah yang diselengggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalimantan Barat di Aula Asrama Haji (29/5).
Laporan Asep Haryono. Pontianak
Konsep yang diusung memang berbeda disetiap kali gelaran HTI ini diselenggarakan dan untuk kali ini Hzbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalimantan Barat mengambl tema Indonesia Milik Allah dan sudah saatny Khilafah menggantikan Demokirasi dan Sistem ekonomi liberal” kata Ketua Pantia Konferensi HTI, Wandra Irvandi. Wawan juga menegaskan bahwa para peserta yang hadir nantinya diharapkan akan mampu menjadi agen perubahan baik bagi dirinya sendiri serta bangkit bersama untuk menegakkan Khilafah di lingkungannya masing masing.
“Ada banyak kerusakan yang ditimbulkan Demokrasi bagi bangsa Indonesia ini, yang salah satunya adalah mahalnya biasa sebuah Demokrasi sehingga menyuburkan praktek Korupsi berjamaah di hamper terjadi di setiap sendi kehidupan di Indonesia” katanya. Salah seorang peserta konferensi ini. Dani, Mahasiswa Politeknik Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak mengaku baru pertama kali mendengar adanya konferensi ini dari selebaran yang ditempel di kantin kampusnya. Dani pun mengajak dua orang temannya lagi untuk datang. “Kebetulan hari Libur jadi saya ajak kedua teman saya yang sama sama satu kampus untuk hadir di acara ini bang” katanya
 |
| PIDATO POLITIK : Yahya Abdurrahman dari DPP Hizbut Tahrir Indonesia saat menyampaikan Pidato Politik HTI dalam Konferensi Islam dan Peradaban 1435 Hijriah di Aula Asrama Haji Kamis 29 Mei 2014. Foto Asep Haryono |
“Waktu itu saya baca dari selebaran yang nempel di kantin kampus kemarin, dan setelah saya baca ternyata temanya menarik Indonesia Milik Allah jadi sekalian lah saya mampir hadir di acara ini sekalian untuk mengisi waktu liburan nih” katanya Muhammad Kurniawan dari DPD HTI Kalimantan Barat menyebutkan bahwa sejak jaman kemerdekaan hingga saat sekarang ini Negara Indonesia dirasakan belum mandiri hamper disegala bidang. “Hal dikarenakan sistim ekonomi tersebut yang dirasakan terus semakin menguat ditambah lagi dengan adanya persekongkolan antara pengusaha dengan penguasa”
Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesi, Yahya Abdurrahman ketika ditemui setelah acara berakhir mengatakan bahwa dalam beberapa decade terakhir ini konsep Demokrasi yang menerapkan sistim ekonomi liberal terbukti kurang dapat mensejahteraankan umat di Indonesia. “Mulai dari penerapan sistim Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila yang kemudian banyak melahirkan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga yang terakhir adalah Reformasi malah melahirkan sistim demokrasi dengan sistim ekonomi Liberal” kata Yahya Abdurrahman.
Salah satu contoh yang real adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari produk yang beredar yang harus dibayar oleh Rakyat Indonesia. “Jadi rakyat diposisikan sebagai konsumen dari produk yang dihasilkan oleh Sistim Ekonomi liberal ini begitupula dengan penerapan Pajak pajak yang menyengsarakan rakyat lainnya”. Acara Konferensi Islam dan Peradaban 1435 Hijriah ini juga disertai dengan pemutaran video documenter. (Asep Haryono)
