Damai Tak Hilangkan Pidana
PONTIANAK—Komnas HAM Kalimantan Barat segera akan menyurati Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Unggung Cahyono terkait insiden penembakan warga sipil oleh oknum polisi dua hari lalu di Sanggau. “Walaupun tidak ada pengaduan ke kami, kami akan tetap tindaklanjuti kasus ini. Kami akan surati Kapolda untuk meminta klarifikasi,” tegas Koordinator Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Kalbar, Muhamad Dino Wahyudi, kemarin.
Menurutnya, Polda Kalbar perlu menyelidiki tindakan oknum polisi tersebut secara tuntas. Sebab, ada indikasi terjadinya kesalahan prosedur dalam insiden penembakan tersebut. “Penembakan itu motifnya apa juga tidak jelas. Kalau razia resmi, tentu tidak hanya empat orang. Apalagi kalau tanpa didahului dengan adanya peringatan,” ujarnya.
Bagaimanapun, Dino melihat bahwa tindakan yang dilakukan oknum tersebut telah melampaui batas. Karena itu, Komnas HAM mendesak agar Kapolda dapat menjatuhkan sanksi tegas terhadap bawahannya, apabila terbukti adanya pelanggaran prosedur dalam insiden itu. Terlebih lagi jika mengingat bahwa polisi mestinya menjadi pengayom bagi masyarakat.
“Kalau terbukti (pelanggaran), Kapolda sebaiknya tidak cuma menjatuhkan sanksi disiplin atau pemecatan, tetapi juga hukuman pidana,” tegasnya. Komnas HAM beranggapan bahwa dalam kasus ini, ada indikasi kuat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak hidup, hak atas rasa aman dan hak atas keadilan. Dampak yang dirasakan oleh korban juga dinilai sangat berat.
Selain mengancam nyawa, penembakan itu jelas-jelas menimbulkan luka yang membutuhkan perawatan dengan biaya tidak sedikit. Belum lagi jika mempertimbangkan aspek psikologis yang dialami korban. “Secara psikologis, tidak mungkin korban bisa normal kembali atau bebas dari rasa takut dan trauma akibat penembakan,” katanya.
Karena itu, Polda Kalbar pun diminta untuk memberikan bantuan kepada korban, baik berupa materil maupun moril sampai yang bersangkutan sembuh. Komnas HAM bertekad untuk terus memantau tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kapolda dalam kasus ini. Di sisi lain, Komnas HAM juga akan meminta klarifikasi dari Kapolres Sanggau.
Aktivis Kemanusiaan, Stephanus Paiman mengatakan, penembakan yang dilakukan oknum polisi di Sanggau tersebut jelas membahayakan nyawa orang lain tak bersalah. Apalagi pelaku sedang tidak mengenakan seragam dinas, sehingga supir dan para penumpang yang menjadi korban takut kalau yang mencegat mereka adalah perampok.
“Penembakan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut harus diselesaikan secara prosedural. Tidak boleh main tembak ala koboi seperti itu. Harus ada tembakan peringatan, jika yang bersangkutan melawan atau melarikan diri, harus dilakukan tembakan yang melumpuhkan. Yang saya ketahui tembakan mengenai bagian kepala dan telinga. Jelas itu tidak benar,” kata Step.
Menurut dia, pelaku penembakan harus diperiksa, kenapa dia bertindak demikian. “Apalagi mereka berada dalam mobil yang ada anak kecilnya. Karena itu, pelaku penembakan harus diperiksa dan pihak kepolisian harus transparan menjelaskan kepada masayarakat, jika memang tidak sesuai prosedur, baik pelaku penembakan harus bertanggungjawab. Damai tidak menghilangkan pidananya, mungkin nanti hakim dapat memberi hal yang meringankan.,“ tegasnya.
Sumber Pontianak Post
Asep Haryono
Asep Haryono
