Dear Blog,
1 minggu terakhir ini memang terasa "panas" di langit Jogjakarta. Mengapa "panas" dirasakan ya karena suasana seperti itu dirasakan oleh seluruh rakyat jogjakarta. Mereka bereaksi sangat keras atas komentar Presiden yang menyebut sistim pemerintahan Jogjakarta adalah Monarki yang dianggap mr President bertabrakan dengan konstitusional dan sendi sendi dasar Demokrasi yang berlaku di Indonesia. Bagai Petir menggelegar di siang bolong, komentar Mr Handsome ini spontan mendapat reaksi hebat dan kemarahan rakyat Jogjakarta. Mengapa Mr President mengeluarkan komentar seperti itu di saat rakyat Jogjakarta saat ini masih berduka karena Letusan Gunung Merapi yang banyak memakan korban harta benda dan Jiwa. Rakyat Jogjakarta marah. Mereka terganggu dengan komentar Presiden yang sebenarnya tidak perlu itu
1 minggu terakhir ini memang terasa "panas" di langit Jogjakarta. Mengapa "panas" dirasakan ya karena suasana seperti itu dirasakan oleh seluruh rakyat jogjakarta. Mereka bereaksi sangat keras atas komentar Presiden yang menyebut sistim pemerintahan Jogjakarta adalah Monarki yang dianggap mr President bertabrakan dengan konstitusional dan sendi sendi dasar Demokrasi yang berlaku di Indonesia. Bagai Petir menggelegar di siang bolong, komentar Mr Handsome ini spontan mendapat reaksi hebat dan kemarahan rakyat Jogjakarta. Mengapa Mr President mengeluarkan komentar seperti itu di saat rakyat Jogjakarta saat ini masih berduka karena Letusan Gunung Merapi yang banyak memakan korban harta benda dan Jiwa. Rakyat Jogjakarta marah. Mereka terganggu dengan komentar Presiden yang sebenarnya tidak perlu itu
Masyarakat Jogjakarta pantas Marah, dan tersinggung dengan komentar Presiden yang menuduh sistim Pemerintahan jogjakarta adalah Monarki. Masyarakat Jogjakarta mempertanyakan maksud dari komentar pedas Presiden, dan reaksi keras juga datang dari berbagai tokoh masyarakat Jogjakarta, sejarawan, tokoh LSM, hingga kepada para masyarakat biasa sekalipun. Semua bereaksi beragam, dan pada prinsipnya mereka menyayangkan komentar seperti itu bisa keluar dari seorang negarawan sekelas Presiden di Indonesia. Apakah Presiden keselip lidah (Slip of tongue-red) atau memang full of intention atau memang sudah direncanakan dan bermaksud politik?. Mengapa presiden mengeluarkan komentar tersebut di saat Rakyat Jogjakarta masih berduka karena letusan Merapi yang memakan banyak korban jiwa dan harta itu?. Mengapa?
Jangan Lupakan Sejarah
Sistim Pemerintahan di Jogjakarta bukanlah Monarki Politik. Keistimewaan Jogjakarta sudah diatur dalam Undang Undang, dan walaupun Pemerintah Indonesia belum mengesahkan Undang Undang keistimewaan Jogjakarta, masyarakat Jogjakarta sudah merasa damai dan tenang dengan Sultan, dan memang Jogjakarta tidak bisa lepas dari kesultanan. Walaupun secara hukum Sultan juga sebagai seorang Gubernur, dan ternyata Gubernur DIY Jogjakarta dapat terus bekerja sama dan mempertanggungjawabkan pemerintahannya kepada Presiden. So dimana masalahnya? Apa itu yang dimaksud dengan Monarki yang Presiden maksud? Dimana letak Monarkinya? Jangan bicara sembarangan Mr Presiden.
Coba liat di DKI Jakarta. Disebut DKI (Daera Khusus Ibukota) Jakarta. Nah dimana kekhususannya itu? Mengapa Gubernur DKI Jakarta tidak dipilih langsung?. Bukanlah itu semua diatur oleh Undang Undang, dan Undang Undang menetapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta itu dipilih oleh DPRD dan diusulkan untuk disyahkan kepada Presiden. Kalaw Pemerintah mau konsisten, seharusnya DKI Jakarta dibubarkan saja sistim pemerintahannya, dan kembalikan Gubernur DKI Jakarta untuk dipilih langsung oleh rakyat Jakarta. Adakah maksud Politis komentar Presiden tersebut yang menggugat Jogjakarta?. Apakah ini bisa dianggap sebagai pengalihan isu ?.
Banyak orang lupa, bahwa Yogyakarta selama empat tahun pernah menjadi ibukota Republik Indonesia. Tepatnya pada 4 Januari 1946 sampai 27 Desember 1949 ibukota Republik Indonesia ada di Yogyakarta. Berpindahnya ibukota RI saat itu bukan tanpa alasan, situasi Jakarta kala itu dalam kondisi tidak aman dan roda pemerintahan RI macet total akibat adanya unsur-unsur yang saling berlawanan.
Di satu pihak masih adanya pasukan Jepang yang memegang satus quo, di pihak lain adanya sekutu yang diboncengi NICA. Singkatnya, situasi Jakarta makin genting dan keselamatan para pemimpin bangsa pun terancam. Atas inisiatif HB IX, ibukota RI berpindah ke Yogyakarta. Karena situasi keamanan ibukota Jakarta (Batavia saat itu) yang makin memburuk, maka pada tanggal 4 Januari 1946, Soekarno dan Hatta dengan menggunakan kereta api, pindah ke Yogyakarta sekaligus pula memindahkan ibukota. Meninggalkan Sjahrir dan kelompok yang pro-negosiasi dengan Belanda di Jakarta. Ingat dan baca lagi sejarah Indonesia, Mr Presiden. Silahkan buka kembali sejarah. Kalaw Presiden membaca *(lagi) sejarah Indonesia pasti tidak akan berkomentar tidak perlu seperti itu.
Klarifikasi Pernyataan Presiden
Kita semua sudah tahu banyak kasus kasus KAKAP dan BESAR yang merongrong keuangan negara dan kehormatan Bangsa Indonesia saat ini yang lebih menyita perhatian Presiden untuk segera diselesaikan. Kasus Mafia Pajak Super Gayus Tambunan yang masih belum selesai. Kasus Pelesiran anggota DPR yang tidak jelas maksud dan manfaaatnya tapi sudah menghabiskan banyak negara.
Bagaimana mungkin anggota kehormatan BK DPR RI mengatakan uang studi banding sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) itu adalah uang receh yang tidak perlu dipermasalahkan. Komentar seperti itu seperti komentar anak yang tidak sekolah. Di saat bangsa Indonesia banyak dilanda kemiskinan dan kekurangan karena berbagai harga kebutuhan pokok dan juga bencana alam di mana mana, komentar uang receh benar benar telah melukai perasaan kami.
Begitu juga kasus penganiyaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar Negeri yang sangat memilukan. Bagaimana mungkin sang pahlawan devisa itu dibiarkan tanpa ada perlindungan yang baik dari Negara? Bukankah itu juga merupakan kesalahan negara yang tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya, sampai rakyat Indonesia harus mengemis dan mencari pekerjaan di luar Negeri?. Belum lagi kasus lain yang juga tidak kalah penting mendapat perhatian Presiden seperti pengemplang BLBI, Kasus Munir , Penghilangan para aktifis Trisakti I dan II , Kasus Penganiyaan TKI Sumiati di luar negeri yang digunting mulutnya oleh Majikannya di Arab Saudi , Harga Beras yang tinggi , pembatasan premium , serta masih banyak lagi urusan besar dan kakap yang harus diperhatikan presiden.
Apakah rakyat Jogjakarta salah tafsir oleh komentar Presiden? Satu orang bicara VS ribuan telinga yang mendengar dan memberikan komentar yang bernada "terganggu" sudah menjadi bukti kalaw komentar Presiden yang Mulia itu sebenarnya tidak perlu dilontarkan di saat Rakyat Jogjakarta sedang berusaha bangkit dari musibah bencana Gunung Merapi yang sudah banyak memakan harta benda dan nyawa melayang. Meminta maaf kepada masyarakat Jogjakarta sudah merupakan hal yang sebaiknya dilakukan oleh Presiden secepat mungkin. Presiden adalah manusia biasa sama seperti kita. Sebagai manusia bisa saja salah. Masyarakat Indonesia adalah bangsa Pemaaf, dan Rakyat Jogjakarta adalah pemaaf.
Jangan Lupakan Sejarah
Sistim Pemerintahan di Jogjakarta bukanlah Monarki Politik. Keistimewaan Jogjakarta sudah diatur dalam Undang Undang, dan walaupun Pemerintah Indonesia belum mengesahkan Undang Undang keistimewaan Jogjakarta, masyarakat Jogjakarta sudah merasa damai dan tenang dengan Sultan, dan memang Jogjakarta tidak bisa lepas dari kesultanan. Walaupun secara hukum Sultan juga sebagai seorang Gubernur, dan ternyata Gubernur DIY Jogjakarta dapat terus bekerja sama dan mempertanggungjawabkan pemerintahannya kepada Presiden. So dimana masalahnya? Apa itu yang dimaksud dengan Monarki yang Presiden maksud? Dimana letak Monarkinya? Jangan bicara sembarangan Mr Presiden.
Coba liat di DKI Jakarta. Disebut DKI (Daera Khusus Ibukota) Jakarta. Nah dimana kekhususannya itu? Mengapa Gubernur DKI Jakarta tidak dipilih langsung?. Bukanlah itu semua diatur oleh Undang Undang, dan Undang Undang menetapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta itu dipilih oleh DPRD dan diusulkan untuk disyahkan kepada Presiden. Kalaw Pemerintah mau konsisten, seharusnya DKI Jakarta dibubarkan saja sistim pemerintahannya, dan kembalikan Gubernur DKI Jakarta untuk dipilih langsung oleh rakyat Jakarta. Adakah maksud Politis komentar Presiden tersebut yang menggugat Jogjakarta?. Apakah ini bisa dianggap sebagai pengalihan isu ?.
Banyak orang lupa, bahwa Yogyakarta selama empat tahun pernah menjadi ibukota Republik Indonesia. Tepatnya pada 4 Januari 1946 sampai 27 Desember 1949 ibukota Republik Indonesia ada di Yogyakarta. Berpindahnya ibukota RI saat itu bukan tanpa alasan, situasi Jakarta kala itu dalam kondisi tidak aman dan roda pemerintahan RI macet total akibat adanya unsur-unsur yang saling berlawanan.
Di satu pihak masih adanya pasukan Jepang yang memegang satus quo, di pihak lain adanya sekutu yang diboncengi NICA. Singkatnya, situasi Jakarta makin genting dan keselamatan para pemimpin bangsa pun terancam. Atas inisiatif HB IX, ibukota RI berpindah ke Yogyakarta. Karena situasi keamanan ibukota Jakarta (Batavia saat itu) yang makin memburuk, maka pada tanggal 4 Januari 1946, Soekarno dan Hatta dengan menggunakan kereta api, pindah ke Yogyakarta sekaligus pula memindahkan ibukota. Meninggalkan Sjahrir dan kelompok yang pro-negosiasi dengan Belanda di Jakarta. Ingat dan baca lagi sejarah Indonesia, Mr Presiden. Silahkan buka kembali sejarah. Kalaw Presiden membaca *(lagi) sejarah Indonesia pasti tidak akan berkomentar tidak perlu seperti itu.
Klarifikasi Pernyataan Presiden
Kita semua sudah tahu banyak kasus kasus KAKAP dan BESAR yang merongrong keuangan negara dan kehormatan Bangsa Indonesia saat ini yang lebih menyita perhatian Presiden untuk segera diselesaikan. Kasus Mafia Pajak Super Gayus Tambunan yang masih belum selesai. Kasus Pelesiran anggota DPR yang tidak jelas maksud dan manfaaatnya tapi sudah menghabiskan banyak negara.
Bagaimana mungkin anggota kehormatan BK DPR RI mengatakan uang studi banding sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) itu adalah uang receh yang tidak perlu dipermasalahkan. Komentar seperti itu seperti komentar anak yang tidak sekolah. Di saat bangsa Indonesia banyak dilanda kemiskinan dan kekurangan karena berbagai harga kebutuhan pokok dan juga bencana alam di mana mana, komentar uang receh benar benar telah melukai perasaan kami.
Begitu juga kasus penganiyaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar Negeri yang sangat memilukan. Bagaimana mungkin sang pahlawan devisa itu dibiarkan tanpa ada perlindungan yang baik dari Negara? Bukankah itu juga merupakan kesalahan negara yang tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya, sampai rakyat Indonesia harus mengemis dan mencari pekerjaan di luar Negeri?. Belum lagi kasus lain yang juga tidak kalah penting mendapat perhatian Presiden seperti pengemplang BLBI, Kasus Munir , Penghilangan para aktifis Trisakti I dan II , Kasus Penganiyaan TKI Sumiati di luar negeri yang digunting mulutnya oleh Majikannya di Arab Saudi , Harga Beras yang tinggi , pembatasan premium , serta masih banyak lagi urusan besar dan kakap yang harus diperhatikan presiden.
Apakah rakyat Jogjakarta salah tafsir oleh komentar Presiden? Satu orang bicara VS ribuan telinga yang mendengar dan memberikan komentar yang bernada "terganggu" sudah menjadi bukti kalaw komentar Presiden yang Mulia itu sebenarnya tidak perlu dilontarkan di saat Rakyat Jogjakarta sedang berusaha bangkit dari musibah bencana Gunung Merapi yang sudah banyak memakan harta benda dan nyawa melayang. Meminta maaf kepada masyarakat Jogjakarta sudah merupakan hal yang sebaiknya dilakukan oleh Presiden secepat mungkin. Presiden adalah manusia biasa sama seperti kita. Sebagai manusia bisa saja salah. Masyarakat Indonesia adalah bangsa Pemaaf, dan Rakyat Jogjakarta adalah pemaaf.
